Dili (timorpost.com)—Presiden Republik Jose Ramos Horta, merekomendasikan bagi pemerintahan baru untuk menjaga keseimbangan gender dengan melibatkan perempuan dalam kabinet Pemerintahan Konstitusional yang baru.
Dalam mandat Pemerintahan Konstitusional kedelapan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak, sangat melibatkan perempuan dalam berbagai posisi seperti Wakil Perdana Menteri dan Menteri Solidaritas dan Inklusi Sosial (MSSI), Menteri Kesehatan (MS), Menteri Luar Negeri dan Kerjasama (MNEK), termasuk Wakil Menteri dan Sekretariat lain.
“Saya meminta kepada Pemerintahan Baru, jangan lupa keseimbangan gender dalam pemerintahan, harus melibatkan serta menempatkan cukup perempuan dalam strutur dan posisi pemerintahan bukan hanya laki-laki, sebab bangsa ini ada karena perempuan banyak yang mengambil bagian aktif dalam pembentukkan bangsa ini, dan saat ini banyak perempuan Timor memiliki kapasitas, kebijaksanaan yang tinggi.”Kata Presiden Horta dalam HUT partai PD di Kolmera, Saptu (10/06).
Tujuan Presiden , meminta melibtakan lebih banyak perempuan dalam pemerintahan baru dikarenakan pekerjaan perempuan lebih banyak dari laki-laki dan perempuan selalu dimotivasi oleh laki-laki secara kreatif.
“Perempuan jangan hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Karena itu, perempuan dari berbagai kelompok terutama kelompok marjinal, harus terlibat dalam perencanaan pembangunan, agar partisipasinya bermakna”.
Partisipasi dan suara perempuan terutama dari kelompok marjinal yang bermakna dalam perencanaan pembangunan, sangat penting untuk memperkecil dan menutup kesenjangan jender di Timor-Leste. Hal tersebut haruslah diwujudkan melalui komitmen pemerintah untuk melibatkan minimal 30 persen perempuan dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan pembangunan.
Perempuan harus hadir terlibat langsung menyampaikan aspirasi, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga proses pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit. dengan itu, salah satu kunci dari komitmen politik pemerintah tersebut dengan membiayai semua sektor pembangunan dengan anggaran yang mampu menutup kesenjangan jender. inilah yang disebut demokrasi yang sejati.
Terkait strutktur bentuk pemerintahan baru, kata Kepala Negara sampai saat ini belum menerima.
1,713 total views, 3 views today
