Dili (timorpost.com)—Wakil Menteri Urusan Parlemen, Adérito Hugo da Costa, menyampaikan, terkait isu pemilihan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, pemerintah belum memutuskan. Sebab Pemerintah saat ini masih berfokus pada debat program pemerintahan di Parlamen Nasional.
“Saat ini, pemerintah masih fokus pada presentasi dan debat program di Parlamen Nasional. Setelah selesai debat maka pemerintah akan membicarakan terkait Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Aderito di Parlamen Nasional.
Dikatakannya, sampai saat ini pemerintah masih fokus pada debat program, hanya itu.
Sebelumnya, Presiden Parlemen Nasional, Maria Fernanda Lay, menyatakan bahwa pemilihan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru tergantung pada keputusan Pemerintahan.
“Kita akan memilih Komisaris KPK yang baru, kita menunggu keputusan dari pemerintah, jika sudah dipilih, maka akan diajukan ke Parlemen, untuk diputuskan sesuai dengan undang-undang,” katanya kepada wartawan di Parlemen Nasional, Jumat (14/07).
Dikatakannya, KPK sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Di lain sisi, Pengacara Timor, Sergio Dias Quintas, meminta pemerintah segera tunjuk komisioner Komisi Anti Korupsi (KPK) kepada Parlemen Nasional, untuk membahas dan memilih.
“Pendapat saya sekarang pemerintah harus memilih siapa yang cocok untuk menjadi komisioner KPK, agar dianjurkan ke Parlamen Nasional, agar dapat pilihan Komisioner KPK yang baru,” katanya kepada wartawan di Pengadilan Dili, Rabu (12/07).
Dikatakannya, lembaga negara yang tanpa pimpinan, fungsi dipertanyakan dan bermasalah, sebab dalam undang-undang KPK mengatakan Komisariat yang bisa mengarahkan pekerjaannya, sebab itu Komisariat KPK itu penting.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan Kesadaran Komisi Anti Korupsi (KAK), Rosario Salsinha Araujo, menyatakan tidak adanya Komisioner Komisi Anti Korupsi (KAK) sangat mempengaruhi kinerja lembaga.
“Sampai saat ini Komisioner KAK baru belum ada, ini sangat berat karena semua program tidak difungsikan, pelayanan investigasi dan pencegahan tidak bisa bertindak sebab tidak adanya komisiuner baru,” kata Rosario kepada wartawan, di Vila-Verde, Selasa (18/07).
1,116 total views, 3 views today
