Dili (timorpost.com)—Timor-Leste (TL) berpartisipasi dalam Konferensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Negara-Negara Kurang Berkembang, di mana TL dapat menyampaikan tantangannya.
Wakil Presiden Parlemen Nasional Timor-Leste, Maria Angelina Lopes Sarmento mengatakan, tema umum pada pagi ini (Least Developed Countries).
Tema ini merujuk pada negara-negara terbelakangan dalam tata kelola Negara berkembang.
Dalam pertemuan ini pula, berbicara soal hak dan partisipasi perempuan dan pemuda dalam dunia politik untuk memajuhkan Negara dengan ide politik yang cemerlang.
Katanya, Pada sesi sore hari sekitar pukul 15.45 diadakan diskusi meja bundar dengan tema “Kurangnya negara berkembang dan tata kelola, tantangan tata kelola hingga reformasi kelembagaan”.
“Kehadiran, Timor-Leste dalam pertemuan tingkat tingggi ini. Merupakan suatu privalesi atau merupakan hak istimewa bagi Negara Timor-Leste untuk berbagi gagasan terkait problematik dimana Timor-Leste hadapi khususnya masalah negara kurang berkembang, partisipasi perempuan dalam dunia politik, ketidakstabil berjalannya politik, hak asasi manusia, serta tata kelola Negara yang saat ini sangat diperhating,” Timor Post akses dalam pernyataan konferensi internasional, Kamis (09/03/2023).
Konferensi tersebut juga dipresentasikan kepada negara-negara yang kurang berkembang, yang seringkali menghadapi sejumlah tantangan tata kelola, yang terkait dengan lembaga internasional.
Beberapa tantangan termasuk kerapuhan kelembagaan korupsi dan ketidakstabilan politik, yang dapat merusak upaya untuk meningkatkan tata kelola, dan juga dapat merusak kapasitas yang kurang berkembang untuk menghadapi tantangan pembangunan Negara maju.
Terkait dengan parlamen LDC, bagaiman upaya untuk terwakili dalam kelompok perempuan dan pemuda, termasuk kelompok lainnya, dapat memperkuat peran pengawasannya. Oleh karena itu, Anggota Parlemen lebih menonjolkan pengalaman Timor-Leste, memiliki posisi parlementer yang lebih representatif. salah satu caranya adalah menetapkan jumlah lowongan yang tepat bagi perempuan dan kaum muda.
Timor-Leste saat ini telah mencapai angka 40 persen perempuan aktif di Parlemen Nasional 18 persen anak muda di legislatif kelima. Oleh karena itu, partai politik harus memainkan peran mendasar dalam mendorong partisipasi kelompok, mengadopsi tindakan politik untuk mendorong indikasi kandidat.
Selain peran partai politik, pendidikan pemilih dan akses sumber daya dan pendanaan bagi perempuan, pemuda untuk peningkatan kapasitas dengan tujuan bersaing memperebutkan posisi publik dapat membantu meningkatkan keterwakilan mereka sangat menonjol.
Dia juga menyoroti dalam pidatonya, penguatan komite parlemen dan peran pengawasannya yang berfokus pada isu-isu khusus seperti hak-hak perempuan, pengembangan pemuda dan hak asasi manusia.
Setelah presentasi selesai, Guinea Khatulistiwa, Angola dan Kepulauan Solomon mempresentasikan pengamatan dan pertanyaan mereka tentang bagaimana memastikan pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian. Dalam pandangan mereka, banyak negara yang masih rapuh dan rentan akibat konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, krisis keamanan, yang tidak menjamin negara yang sehat. Ini juga mencerminkan bahwa, tanpa kondisi untuk pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian, negara-negara kolonial yang paling rapuh dan rentan dalam keadaan ini.
Sesi ini juga membahas partisipasi perempuan dan pemuda yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi, bagaimana Parlemen Nasional mencari cara yang efektif untuk memberantas korupsi, peningkatan kapasitas anggota parlemen dari negara-negara kurang berkembang, Anggaran Umum Negara (APBN) termasuk undang-undang yang memiliki kapasitas untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.
Konferensi internasional untuk negara-negara terbelakang, dengan partisipasi maksimum 46 negara. Turut hadir dalam konferénsia tingkat tinggi ini, Presiden Union Inter Parlamen, Presiden Parlemen Shura Qatar, Bin Abdullah Al-Ghaim, Sekretaris Jenderal PBB untuk LDC, Sekretaris Jenderal UIP, Martin Chungon , Rabab Fathimah, Presiden Republik Jose Ramos Horta, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama (MNEK), Adaljiza Magno dan Menteri Keuangan (MF), Rui Augusto Gomes serta Presiden Uniaun Inter-Parlamen Anggota Duarte Pacheco.
1,168 total views, 3 views today
