Dili (timorpost.com)—Pemerintah melalui Dewan Menteri pada Rabu (03/05) memutuskan untuk membatalkan pembahasan undang-undang terkait upah minimum pekerja Timor-Leste.
Menteri Kepresidenan Dewan Menteri, Fidelis Manuel Leite Magalhaes, mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan Pemerintah membatalkan pembahasan tersebut dikarenakan, waktu tidak memungkinkan bagi Pemerintah untuk membahas saat ini.
“Alasan Dewan Menteri membatalkannya karena undang-undang tidak mengizinkannya, karena ini adalah masalah waktu tidak mencukupi untuk membahasa UU terkait upah minimum, kita definisikan bahwa di luar sifat teknis dan kebutuhan teknis untuk melakukan koreksi, kita maju dengan undang-undang dekrit, tetapi pemerintah tidak ingin mengubah undang-undang dekrit dan undang-undang yang memiliki dampak struktural pada fase pemilihan” kata Fidelis.
Dia mengatakan, ketika pemerintah membahas perubahan upah minimum, harus secara menyeluruh dan tepat serta membutuhkan waktu yang cukup.
“Kalau pemerintah mengerimkan ke parlamen untuk diskusi, tetapi di parlamen tidak ada rapat paripurna dan tidak ada kalender terkait tahun legislatif ini, maka dokumen yang dikirim akan ditumpuk saja disana,” jelasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (MCAE-Tetun) Joaquim do Amaral, mengusulkan amandemen kenaikan upah minimum pekerja dari $115 menjadi $135berdasarkan anggaran (Grande Opções do Plano (GOP).
1,414 total views, 3 views today
