DILI (timorpost.com)—Pakar Espesialis Pembangunan Hak-hak dan sumber daya manusia di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Bob Aubrey mendukung posisi politik Timor-Leste melawan ketidakadilan di Myanmar dan menuntut pemulihan tatanan demokrasi.
Pendiri Sumber Daya Manusia ASEAN ini menilai, permintaan Negara Timor-Leste agar kepemimpinan ASEAN menyelesaikan konflik dan krisis politik militer di Myanmar mencerminkan “five-point consensus” (P5) Yang diputuskan oleh negara-negara anggota ASEAN, setelah perang militer dan hingga saat ini Myanmar belum berkomitmen untuk memenuhinya.
“Saya ingin mengatakan, kita perlu berkontribusi sesuatu dalam dialog mengenai situasi di Myanmar untuk keluar dari krisis ini. Saya memahami visi atau sudut pandang anggota ASEAN, dan tindakan mereka harus menghormati “five-point consensus” (P5) sebagai landasan utama untuk dialog”. Kata Pakar espesialis pembangunan hak-hak dan sumber daya manusia di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Bob Aubrey di Istana Pemerintahan.
Ia mengatakan, penyelesaian permasalahan di Myanmar dapat dicapai melalui dialog, bahkan dalam jangka waktu yang lama.
Kelima poin ini diputuskan oleh anggota ASEAN, setelah militer Myanmar mengambil tindakan memimpin:
1) Mengakhiri kekerasan yang terjadi di Myanmar
2) Menciptakan dialog konstruktif antara pihak-pihak terkait, mencari solusi damai di Myanmar
3) Pengirim ASEAN harus memfasilitasi proses mediasi dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN
4) ASEAN harus memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA-Center Disaster Management.
5) Duta Besar Khusus dan delegasi ASEAN harus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak penting di Myanmar.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão meminta agar pimpinan ASEAN bersama-sama memberikan solusi terhadap junta militer di Myanmar.
Xanana sendiri telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, untuk menginformasikan posisi Timor Leste melawan ketidakadilan militer di Myanmar.
Timor-Leste mengadopsi prinsip demokrasi anti-rejim militerisasi. TL juga mengambil bagian sebagai anggota CPLP kelaurga berbahasa portugés yang hidup dalam toleransi, damai, selalu melawan tindakan-tindakan yang bertolakbelakang dengan hak-hak asasi manusia dan demokrasia.
Myanmar menghadapi penjara politik dan manusia setelah serangan militer pada Februari 2021. Militer menuduh partai tersebut, Persatuan Demokratik Nasional (NLD), melakukan penipuan selama pemungutan suara pada November 2020 dan militer menangkap Presiden partai NLD, Aung San Suu.
Tindakan ini melawan sistem demokrasia dan hak-hak asasi manusia, dan itu TL terus melawan dengan bersolidaritas dengan rakyat Myanmar.
2,545 total views, 12 views today
