DILI (timorpost.com) — Terkait dengan kasus projetu Set-Top Box RTTL.EP dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menahan terdakwa Menteri Urusan Parlemen dan Komunikasi Sosial (MapKoms-Tetun), Francisco Jeronimo, di Istana Pemerintahan, Juru Bicara Pemerintah, Fidelis Magalhaes mengatakan, Pemerintah selalu bekerja sama dengan otoritas kehakiman.
“Pemerintah selalu siap bekerja sama dengan Lembaga Peradilan dan semua lembaganya, setiap kali permintaan informasi dan dokumen selalu diberikan Pemerintah, karena Pemerintah ingin lembaga Peradilan di Timor-Leste benar-benar kuat dan mampu,” kata Menteri Kepresidenan Dewan Menteri, Fidelis Magalhaes, di Istana Pemerintah, Rabu (19/10).
Dengan demikian pemerintah bermaksud untuk menegaskan bahwa tidak ada anggota Pemerintah Konstitusi sebagai terdakwa atau terdakwa melakukan kejahatan apapun.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Pemerintah ingin mengembalikan kepercayaannya kepada otoritas kehakiman, dengan harapan badan-badan Peradilan ini akan selalu memenuhi kriteria independensi dan legalitas.
“Ketika organ-organ tersebut menjalankan tugasnya secara independen dan legal sesuai dengan hukum yang berlaku, dan pemerintah juga menyoroti berfungsinya rezim Konstitusi agar organ kedaulatan dapat berfungsi dengan baik, pemerintah menyoroti pentingnya rezim konstitusional kekebalan bagi pemegang organ kedaulatan sehingga bisa normal bagi berfungsinya lembaga, terutama dalam konsolidasi negara hukum yang demokratis,” kata Fidelis.
Dia mengatakan bahwa KPK pertama memberikan informasi kepada pemerintah sebelum penelitian dan pelajaran ini tidak penting, tetapi penting bahwa interpretasi yang akurat dari mandat.
“Untuk memberikan informasi sebelumnya atau tidak memberikan informasi tidak penting, yang menjadi penting interpretasinya amanat ditafsirkan dengan benar, bahwa ketika seorang hakim telah mengeluarkan mandat untuk mencari dan mengumpulkan informasi, penting bahwa amanah mengatakan apa, di mana amanat katakan dan apa yang harus dilakukan,” katanya.
Diingat kembali, Senin kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelusuran dan pembelajaran kepada Menteri Parlemen dan Komunikasi Sosial (MAPKOMS) terkait proyek Set-Top Box RTTL.EP.
651 total views, 3 views today
