Dili (timorpost.com)—Sekretaris Eksekutif Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP), Zacarias Albano da Costa, bertemu dengan Presiden Republik Jose Ramos-Horta, sebagai kunjungan resmi pertama Sekretaris Eksekutif CPLP, untuk mempresentasikan hasil dari kemajuan pekerjaan yang telah dia lakukan di CPLP selama dua tahun.
Dalam Pertemuan ini, Zacarias Albano da Costa, menyampaikan mandatnya sebagai Sekretaris Komunitas CPLP, meminta pemerintah Guinea Khatulistiwa untuk menghapus Undang-Undang terkait sistema hukuman mati.
Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif CPLP, usai audiensi dengan Presiden Republik, Jose Ramos-Horta, di Istana Kepresidenan, Rabu (24/05).
“Saya dapat mengatakan dalam dua tahun, upaya besar telah dilakukan bekerja sama dengan Presiden Republik, seluruh Pemerintah di Guinea Khatulistiwa dan mereka telah berhasil mencabut hukuman mati dalam KUHP mereka, sekarang mengamandemen Konstitusi untuk menghapus Hukuman Pidana Mati di Guinea Khatulistiwa.” Dia berkata.
Dengan keputusan Guinea Khatulistiwa, CPLP bebas dari sistem Hukuman mati, serta melihat keputusan Timor-Leste ke ASEAN dan disisi lain TL sudah menjadi kelaurga CPLP sejak Timor-Leste merdeka.
Dia menjelaskan, keberhasilan yang dicapai CPLP, di Guinea Khatulistiwa yaitu penghapusan undang-undang terkait hukuman mati. Keberhasilan lain, adopsi kesepakatan seluler warga juga merupakan langkah maju.
“Saya kira di Timor, orang tidak paham dengan perjanjian mebel, setelah bertanda tangan semua bisa ke portugal tanpa visa, tanpa dokumen, ini salah. Saya ingin katakan sekali lagi, Otoritas negara paham bahwa ini adalah kesepakatan umum bahwa membutuhkan aturan untuk pergi ke negara lain.”
Mobile agreement merupakan langkah penting dalam pengembangan mobilitas dan kemungkinan pemindahan semua warga CPLP, yang direlokasi dari negara lain ke negara lain, namun harus diatur dengan aturan yang ada.
Dia berkata, meskipun ada banyak tantangan, yang terpenting bagi TL telah berhasil membawah kesuksesan bagi keluarga bahasa Portugis (CPLP), dan juga negara lain di seluruh dunia.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik, Jose Ramos-Horta, berkata, akan terus mendukung partisipasi Timor-Leste dalam CPLP dalam prioritas Kebijakan Luar Negeri, dan Pemerintah baru pasti akan menetapkan prioritas tersebut.
Dia menambahkan bahwa, partisipasi Timor-Leste di ASEAN adalah prioritas utama di masa depan bagi setiap Pemerintah untuk menjalankan fungsinya, tetapi hari ini Timor-Leste sudah memiliki CPLP sejak perjuangan kemerdekaan dan TL memiliki bahasa resmi Portugis.
803 total views, 3 views today
